Ntvnews.id, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang tergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, merekomendasikan 20 nama untuk anggota Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan KPK dan Dewas KPK. Nama-nama itu lalu diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP).

"Ada lebih dari 20 nama kita serahkan ke Deputi V KSP," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Ia tak menjelaskan secara rinci 20 nama yang direkomendasikan. Kurnia cuma menyebut nama-nama ini terdiri dari beberapa latar belakang.

"Kami tidak bisa sampaikan nama-namanya siapa saja, akan tetapi kami cukup meyakini pihak-pihak yang kami dorong ke pemerintah adalah figur-figur yang betul-betul memahami permasalahan pemberantasan korupsi secara umum dan pemberantasan korupsi yang ada di KPK," papar Kurnia.

Ia pun menyampaikan alasan menyerahkan 20 rekomendasi nama-nama Pansel Capim KPK hari ini. Sebab, pansel akan bekerja mulai bulan Juni, itu artinya tinggal beberapa hari lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk pihak-pihak yang dipilih.

"Minggu ini menjadi minggu yang sangat krusial bagi pemberantasan korupsi karena berdasarkan pengakuan dari Koordinator Staf Khusus Presiden awal Juni pansel sudah bekerja," kata Kurnia.

Sebelumnya, Istana mengatakan Presiden Jokowi belum memutuskan nama-nama Pansel Capim dan Dewas KPK. Jokowi menghormati seluruh masukan dari publik.

"Sampai saat ini Presiden belum memutuskan nama tokoh-tokoh yang menjadi anggota Pansel Capim dan Dewas KPK. Nama-nama bakal calon Pansel masih dalam proses penggodokan," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Minggu (19/5/2024).

"Presiden menghormati harapan dan masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam pembentukan Pansel Dewas dan Capim KPK," imbuhnya.

Ari pun menegaskan komitmen Jokowi yang berpegang pada koridor hukum dalam menetapkan sembilan anggota Pansel Dewas dan Capim KPK. Mereka yang masuk dalam pansel tersebut merupakan orang yang memiliki perhatian dalam pemberantasan korupsi.

"Selain itu, seperti yang telah ditegaskan oleh Bapak Presiden, anggota Pansel KPK yang akan dipilih adalah tokoh-tokoh yang baik, yang memiliki integritas, dan yang memiliki 'concern' pada pemberantasan korupsi. Presiden juga memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK 2024 adalah untuk memperkuat KPK dan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia," tandas Ari.