Ntvnews.id, Yerusalem - Otoritas Israel melakukan penggerebekan terhadap kantor media Al Jazeera yang terletak di sebuah kamar hotel di Yerusalem pada hari Minggu, waktu setempat. Tindakan ini dilakukan setelah pemerintah Israel mengeluarkan perintah penutupan operasional stasiun televisi Qatar tersebut di wilayahnya. 

Dilansir dai Al Arabiya, Selasa, 7 Mei 2024, menyebut sebuah video yang beredar secara online menunjukkan sejumlah petugas polisi yang mengenakan pakaian sipil sedang membongkar peralatan kamera di dalam kamar hotel yang, menurut sumber dari Al Jazeera, terletak di wilayah Yerusalem Timur.

Kabinet pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memerintahkan penutupan jaringan Al Jazeera selama perang di Jalur Gaza masih berlangsung, dengan alasan bahwa jaringan media tersebut dianggap mengancam keamanan nasional Israel.

Benjamin Netanyahu (Istimewa)

Dalam tanggapannya, pihak Al Jazeera menilai tindakan Israel itu sebagai "tindakan kriminal". Al Jazeera juga menegaskan bahwa tuduhan Tel Aviv soal jaringan media mereka mengancam keamanan Israel adalah "sebuah kebohongan yang berbahaya dan konyol" yang menempatkan para jurnalisnya dalam bahaya

Ditegaskan juga oleh Al Jazeera bahwa pihaknya memiliki hak untuk "mengupayakan setiap langkah hukum".

"Jaringan Media Al Jazeera mengutuk keras dan mengecam tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk mengakses informasi. Al Jazeera menegaskan haknya untuk terus menyampaikan berita dan informasi kepada khalayak global," tegas Al Jazeera dalam pernyataannya.

Al Jazeera selama ini mengkritik keras operasi militer Israel di Jalur Gaza, yang juga menjadi lokasi media asal Qatar itu melaporkan perang yang berkecamuk. 

Kantor Berita Aljazeera (Aljazeera)

Perintah penutupan operasional Al Jazeera itu diumumkan Netanyahu setelah voting digelar oleh kabinet pemerintahannya. 

"Saluran Al Jazeera yang menghasut akan ditutup di Israel," tegas Netanyahu dalam postingan media sosial setelah hasil voting menunjukkan suara bulat mendukung penutupan jaringan media terkemuka itu.

Langkah ini diambil Israel setelah bulan lalu, parlemen negara Yahudi itu meratifikasi undang-undang (UU) yang mengizinkan penutupan sementara lembaga penyiaran asing di wilayahnya yang dianggap memberikan ancaman terhadap keamanan nasional.

UU itu mengizinkan Netanyahu dan kabinet keamanannya menutup kantor lembaga penyiaran asing di Israel selama 45 hari, jangka waktu yang bisa diperpanjang, sehingga bisa tetap berlaku hingga akhir Juli atau hingga akhir operasi militer Tel Aviv di Jalur Gaza.