Terakhir, Dasco mengatakan bahwa dia belum mengetahui pendekatan pemerintah terhadap RUU TNI dan Polri karena hingga saat ini belum ada Dokumen Inventarisasi Masalah (DIM) yang diterima. Ini berarti bahwa DPR RI tidak memiliki informasi mengenai pandangan pemerintah terkait berbagai revisi pasal dalam dua beleid tersebut. 

“Kita belum tahu apa yang diubah atau di keberatan sama pemerintah atau yang dikoreksi begitu,” tuturnya. 

Diketahui bahwa revisi UU TNI dan Polri telah diinisiasi oleh DPR RI. Beberapa ketentuan dalam revisi tersebut memunculkan kontroversi, seperti penambahan batas usia pensiun dan penempatan personel dalam jabatan sipil.