Ntvnews.id, Jakarta - Mochammad Afifuddin selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI mengungkapkan, bahwa fasilitas pesawat jet digunakan untuk mengantar logistik Pemilu yang berperan penting dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 lalu.

"Kalau itu untuk kebutuh logistik. Kan udah kita bicarakan lama sebenarnya, karena persiapan penyediaan logistik pemilu kemarin tidak juga apa," kata Mochammad Afifuddin di kawasan Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

"Selama 2019 dan itu juga dilakukan untuk mendatangi tempat tempat yang susah dijangkau, karena waktu sangat mepet," paparnya.

Baca Juga: 

KPU Tunggu Peraturan Presiden Soal Pelantikan Calon Kepala Daerah 2024

Afifuddin lantas menuturkan, penggunaan jet tersebut untuk mengantarkan logistik supaya lebih cepat. Pasalnya, KPU khawatir logistik tak sampai tepat waktu.

Konferensi pers penunjukan Mochammad Afifuddin sebagai Plt Ketua KPU RI pengganti Hasyim Asy'ari.

Terlepas adanya beragam kritik terhadap KPU, Afifuddin menegaskan semua itu semata ikhtiar demi berlangsungnya Pemilu 2024 kemarin terwujud.

"Dan itu sudah kita laksanakan. Terlepas dari kurang dan lebihnya," tandasnya.

Sebelumnya, eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md, melontarkan kritik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal tersebut setelah pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI terkait dengan kasus asusila.

Melalui akun X pribadinya, Mahfud menilai jika jajaran KPU RI saat ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024.

Mahfud MD. (Antara)

Kata Mahfud, muncul berbagai rumor miring menyangkut anggota KPU RI lain setelah skandal Hasyim terungkap, salah satunya dugaan setiap anggota KPU yang mendapatkan tiga mobil dinas mewah.

Selain itu, ada juga kabar tindakan berlebihan yaknk dengan penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap anggota KPU sekarang memakai tiga mobil dinas yang mewah," tulis dia.

"Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulisnya lagi.

Mahfud berpendapat, perombakan atau pergantian seluruh komisioner KPU RI patut untuk dipertimbangkan seiring dengan bakal digelarnya Pilkada Serentak 2024.