Ntvnews.id, Jakarta - Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia atau SVR mengatakan bahwa Prancis berencana mengirim 2.000 tentara ke Ukraina untuk mendukung negara itu melawan Moskow, menurut laporan dari majalah resmi SVR Scout seperti dilaporkan oleh Russia Today.

Dilansir dari Rusia Today, Selasa, 16 Juli 2024, penulis anonim dengan nama samaran Felix, disebutkan bahwa pasukan Prancis "khawatir dengan meningkatnya jumlah korban mereka di Ukraina selama operasi tersebut."

SVR juga mengutip informasi yang menyebut bahwa Rusia menghancurkan pusat pengerahan sementara untuk tentara asing di dekat Kharkov pada Januari lalu.

Intelijen SVR menambahkan bahwa laporan dari Prancis menyebutkan bahwa serangan-serangan itu telah menewaskan "puluhan tentara Prancis."

Rusia Gempur Kembali Ukraina, Kini Rumah Sakit Anak Ancur di Kyiv (Tangkapan Layar)

SVR juga mengklaim bahwa serangan-serangan Rusia di Ukraina sering terjadi di medan tempur, seperti yang dilaporkan oleh Russia Today. SVR menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Prancis mengakui bahwa belum pernah ada jumlah korban tentara Prancis yang sedemikian besar sejak perang di Aljazair pada pertengahan abad ke-20.

Baca Juga: Kata Rusia soal Penembakan Donald Trump, Ini Pesannya

SVR melanjutkan dengan mengatakan bahwa Prancis menutupi jumlah pasti korban mereka dengan alasan khawatir bahwa jika terungkap, hal itu dapat mengganggu kesehatan mental para tentara dan memicu protes di Prancis.

Pemerintah Prancis, seperti yang diungkapkan oleh Felix dalam tulisannya, masih berkomitmen untuk menyiapkan sebanyak 2.000 tentara dari negara tersebut.

Meskipun begitu, Prancis masih prihatin bahwa pengiriman pasukan dalam skala besar ke Ukraina bisa mudah terbongkar, sehingga pihak militer sedang mencari cara yang tepat untuk melaksanakannya.

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah beberapa kali menyiratkan kemungkinan Prancis mengirimkan tentara untuk mendukung Ukraina dalam konflik dengan Rusia.

Pernyataan Macron ini langsung memicu reaksi keras dari Rusia dan tidak mendapat persetujuan dari beberapa negara anggota NATO.