Buntut Korban Jiwa 75 Orang, Pemerintah Bangladesh Tetapkan Jam Malam dan Kerahkan Militer

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Jul 2024, 13:21
Dedi
Penulis
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina (Antara)

Ntvnews.id, Bangladesh - Pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam nasional dan mengerahkan pasukan militer pada Jumat, 19 Juli setelah jumlah korban tewas dalam aksi protes mahasiswa mencapai 75 orang. Pembatasan ini mulai berlaku pada Jumat tengah malam, dengan pasukan militer dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Sebelumnya pada Jumat siang, setidaknya 30 orang tewas dalam demonstrasi anti-pemerintah, yang menambah jumlah korban tewas menjadi 75 orang dalam tiga hari terakhir, kata kepolisian kepada Anadolu di Dhaka. 

Situasi di Bangladesh tetap bergejolak, dengan pemerintah memutuskan komunikasi internet seluler dan broadband. Menurut aturan resmi, jam malam akan berakhir pada 0600GMT pada Sabtu untuk rehat selama dua jam, dan kemudian kembali diberlakukan hingga 0400GMT pada Minggu.

Kerusuhan Bangladesh <b>(Istimewa)</b> Kerusuhan Bangladesh (Istimewa)

Melansir dari Antara, selanjutnya, aturan tersebut akan diterapkan "sesuai kebutuhan". Di tengah kerusuhan dalam negeri, Perdana Menteri Sheikh Hasina terpaksa membatalkan perjalanan resmi ke Spanyol pada Sabtu.

Sebagian besar korban tewas dilaporkan di Ibu Kota Dhaka, kata kepolisian kepada koresponden Anadolu di Dhaka, yang menjadi pusat demonstrasi. Lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di Bangladesh kian memanas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh wilayah oleh pemerintah.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina <b>(Antara)</b> Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina (Antara)

Akan tetapi, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus.  Sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu para pihak yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971.

Pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada Minggu untuk mengurangi jumlah kuota menjadi 20 persen.

Halaman
x|close