Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna mengatasi dampak pandemi Covid-19. Ini merupakan pengembangan dari perkara suap bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada tahun 2019.

Adapun salah satu lokasi yang digeledah adalah kediaman anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Herman Hery (HH) di Depok, Jawa Barat.

"(Geledah rumah HH) kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos Covid-19," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengungkap, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Jabodetabek. Tapi, ia enggan menyebut lokasi detail kegiatan penyidik.

Pada Selasa sore, Tessa mengatakan, kegiatan penggeledahan itu masih berlangsung.

"Seandainya nanti ada hasil dari penyidik kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang disita," kata Tessa.

Ia menegaskan, selama ini KPK tidak pernah menghentikan kasus bansos Covid-19. Proses hukumnya tergantung pada adanya bukti baru yang ditemukan dan ketersediaan sumber daya penyidik.

"Kalau seandainya dibilang ini perkara lama kemudian naik Kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan," kata Tessa.

"Perkara ini tetap berjalan, cuma masalah Waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya," imbuhnya.

Saat ini, terdapat tiga kasus bansos yang tengah diusut KPK. Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret Juliari.

Lalu, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial. Kemudian, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.