Ntvnews.id, Athena - Di tengah gelombang panas yang terus-menerus melanda, Yunani atau dikenal sebagai negeri para Dewa merayakan peringatan 50 tahun "pemulihan demokrasi" dengan berbagai acara resmi, pameran, konser, dan penerbitan koin khusus dua euro sebagai bagian dari perayaan.

Ada rasa gembira karena demokrasi dianggap telah berhasil menghadapi berbagai tantangan, namun juga terdapat keprihatinan terkait masalah pembagian Siprus yang belum terselesaikan. Runtuhnya rezim militer pada tahun 1974 berkaitan erat dengan sengketa Siprus.

Dilansir dari Euronews, Kamis, 25 Juli 2024, militer Yunani melakukan kudeta terhadap pemerintah sah presiden Siprus, Uskup Agung Makarios III pada 15 Juli 1974,.

Turki, yang khawatir Yunani berniat memperluas pengaruhnya ke Siprus, mengirimkan pasukan dan menduduki sebagian wilayah pulau tersebut. Sejak saat itu, Siprus terpecah menjadi wilayah Yunani dan wilayah Turki.

Baca Juga: Jenazah Hamzah Haz Dimakamkan Secara Militer

Kekalahan militer Yunani di Siprus akhirnya menyebabkan runtuhnya rezim di Athena. Angkatan laut yang menentang rezim menggulingkan penguasa Dimitrios Ioannidis. 

Pada 23 Juli 1974, para pemimpin rezim militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. Keesokan harinya, mantan Perdana Menteri Konstantin Karamanlis kembali dari pengasingan di Prancis dan segera membentuk kabinet baru.

Perlawanan terhadap rezim militer sebenarnya telah ada sebelumnya, puncaknya adalah aksi protes mahasiswa di Politeknik Athena yang ditindas dengan kekerasan pada 17 November 1973.

Pada saat itu, banyak orang Yunani yang meninggalkan tanah air mereka. Peristiwa di Siprus pada Juli 1974 akhirnya menjadi pemicu runtuhnya kediktatoran militer.

Baca Juga: Tentara Israel Bocorkan Rahasia Mengerikan soal Kebijakan Militer di Gaza

Tahun ini, Yunani memperingati 50 tahun berakhirnya rezim militer. Selama beberapa minggu, politisi, pengacara, sejarawan, ilmuwan politik, seniman, dan jurnalis telah memberikan pandangan mereka mengenai pencapaian dan tantangan Yunani selama lima dekade terakhir.

Demokrasi Yunani terbukti cukup stabil meskipun negara ini mengalami berbagai krisis politik dan ekonomi. Kaum militer akhirnya tersingkir dari politik, monarki yang digulingkan oleh junta militer pada Desember 1967 tidak pernah kembali, dan sistem parlementer telah berjalan dengan baik selama 50 tahun.

Yunani menjadi anggota NATO sejak 1952, bergabung dengan Masyarakat Eropa (sekarang Uni Eropa) pada 1981, dan menjadi anggota Zona Euro pada 2001. Meskipun mengalami krisis keuangan berat antara 2009-2019 dan menerima dukungan dana dari Uni Eropa dengan berbagai syarat ketat, Yunani berhasil melakukan konsolidasi keuangan dan perlahan pulih.

Demokrasi dan hak-hak warga semakin diperkuat, dan pada 15 Februari 2024, undang-undang tentang "pernikahan sesama jenis" disahkan, menjadikan Yunani negara Kristen Ortodoks pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis.