Ntvnews.id, Jakarta - Mantan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD khawatir dengan rencana penambahan jumlah menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sebab, hal itu bisa menjadi sumber korupsi baru.

"Menteri dulu kan 26 jadi 34, mau ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi, tambah lagi," ujar Mahfud dalam diskusi yang digelar Universitas Islam Indonesia (UII),Rabu (8/5/2024).

"Karena semakin banyak (menteri) itu semakin banyak sumber korupsi itu semua anggaran," imbuhnya.

Ia lalu mencontohkan negara sebesar Amerika Serikat (AS) saja cuma memiliki 14 menteri. "Lalu dibagi-bagi ke dirjen-dirjen unit di bawah menteri. Semua menteri dikelompokkan," ucapnya. .

Bahkan, Mahfud bersama para pakar lain di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara pada tahun 2019, merekomendasikan agar jumlah kementerian diperkecil.

Capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Antara)

Berdasarkan rumusan oleh Bivitri Susanti dan Feri Amsari, kata dia, Asosiasi mengusulkan agar kemenko dihapus atau ditiadakan karena dianggap tak punya manfaat.

"Kemenko dihapus aja tuh, nggak ada gunanya. (Tapi) Karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet, saya perhalus. Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang," papar mantan Menko Polhukam itu. 

"Akhirnya, rumusan begitu tapi semangatnya terus bukan bagi-bagi kekuasaan gitu, semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran, itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar apabila kabinet Prabowo-Gibran memerlukan keterlibatan banyak pihak. Ia berpandangan kabinet gemuk demi kenegaraan merupakan hal baik untuk menjawab tantangan ke depan.

"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," ujar Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Habiburokhman mengaku menerima masukan adanya masalah di sejumlah kementerian saat ini. Beberapa di antaranya terjadi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Coba di Kumham ya, itu ada fungsi-fungsi kedirjenan yang berbeda satu sama lain secara ekstrem sebetulnya. AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan permasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Lalu ada juga HAM, Ditjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," paparnya.

"Begitu juga lingkungan, yang kemarin sempat ribut itu, lingkungan hidup dan kehutanan kalau nggak salah. Praktiknya bahkan sempat ada ini di dua komisi," imbuh Habiburokhman.