Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan memperkenalkan sistem pengaturan sumbangan untuk Pilkada serentak 2024. Caranya, dengan membagi sumbangan dari perseorangan ke dalam empat kategori.

Langkah ini disampaikan oleh Anggota KPU RI, Idham Holik, saat Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Jumat.

Baca Juga:

PMI Manufaktur Indonesia Anjlok ke Zona Kontraksi, Sri Mulyani Bakal Investigasi

WNA Rusia Akan Dideportasi Setelah Buang Paspor di Bali

Kategori pertama adalah sumbangan dari anggota partai politik pengusung.

Gedung KPU RI. (Antara)

"Ini mungkin bisa ditambahkan, parpol dan anggota parpol, karena berbeda parpol atau anggota parpol," ujar Idham di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024. 

Kategori kedua, mencakup individu atau sumbangan dari perorangan. Kategori ketiga adalah sumbangan dari anggota partai politik yang tidak terlibat dalam pengusungan calon.

"Karena kita ketahui berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik yang bisa mengusung atau mendaftar bakal pasangan calon adalah mereka yang memperoleh kursi di DPR baik mereka akan menggunakan perolehan kursi DPRD ataupun suara," katanya.

Baca Juga: KPU DKI Jakarta Bahas Isu Pilkada Terkini bersama Stakeholder

KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pileg DPR Pasca-putusan MK, PDIP Tetap Urutan Pertama

Oleh karena itu, yang bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Kemudian, kategori keempat adalah relawan yang diwajibkan melaporkan dana kampanye.

"Kalau kita perkembangan pelibatan tim kampanye itu relawan lebih banyak. Saya lihat demikian, ya. Nanti ibu/bapak bisa melakukan sharing kepada kita semuanya," pungkasnya. (Sumber: Antara)