Ntvnews.id, Jakarta - Wuling Motors memilih fokus memenuhi kebutuhan konsumen kendaraan dalam negeri alih-alih memusingkan kebijakan insentif pemerintah dalam pemasaran kendaraan hibrida.

Manajer Hubungan Masyarakat Wuling Motors Brian Gomgom menyampaikan, perusahaan akan tetap memasarkan kendaraan hibrida meskipun pemerintah tidak memberikan insentif.

"Kita masih tetap memasarkan hybrid ya, karena kita di Cikarang punya fasilitas produksi EV, hybrid, dan ICE," kata Brian kepada awak media di Bogor, Jawa Barat (Jabar), dikutip dari Antara, Kamis (15/8/2024).

"Memang kalau kita lihat pasarnya hybrid sudah ada dan berkembang. Jadi kita tetap akan bermain di hybrid juga dengan Almaz Hybrid," sambungnya.

Dia menyebutkan, Almaz Hybrid, yang hadir sejak 2022, masih berperan penting bagi penjualan kendaraan Wuling di Indonesia.

Baca Juga: Wuling Merayakan Ulang Tahun Ke-7 Membawa Semangat Melangkah Bersama Indonesia

Brian menambahkan Wuling Motors menyediakan berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kebutuhan konsumen, mulai dari kendaraan dengan mesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE), kendaraan hibrida, hingga kendaraan elektrik (Electric Vehicle/EV).

"Kita kompeten untuk bikin hybrid, EV, dan ICE, jadi kita akan bagi market-nya saja. Kalau misalkan hybrid ada market-nya, kita sudah punya produk, misalnya EV market-nya tumbuh, kita sudah punya produknya," imbuhnya.

"Jadi, kita menyiapkan apa yang konsumen butuhkan, nanti konsumen tinggal memilih. Jadi bukan ada kebijakan, tapi karena konsumen butuh akan itu, ya kita ambil," urainya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan, tidak ada perubahan kebijakan terkait pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah tahun ini.

Artinya, pemerintah tahun ini tidak akan memberikan insentif dalam pemasaran kendaraan hibrida sebagaimana harapan produsen otomotif.

Airlangga mengemukakan, penerimaan pasar terhadap kendaraan hibrida dinilai sudah cukup baik meskipun pemerintah tidak memberikan insentif untuk mendukung pemasarannya.