Selama ini, langkah pemerintah dalam menindaklanjuti inisiatif DPR adalah dengan menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

"Setelah enam kali rapat penyusunan DIM, ada 42 pasal dengan total DIM sebanyak 496. Ada 12 pasal usulan pemerintah saat itu dan 30 pasal usulan baru dari DPR," terang Tito.

Baca Juga: Respons Putusan MK Soal Pilkada, DPR Bakal Rapat dengan KPU-Bawaslu Minggu Depan!

Tito menjelaskan bahwa kehadirannya bersama Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik, Supratman Andi Agtas, mencerminkan keseriusan pemerintah. Lembaga eksekutif sangat menghargai DPR sebagai mitra dan lembaga tinggi negara.

Dua putusan penting MK yang memengaruhi tahapan pencalonan kepala daerah adalah Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Putusan Nomor 60 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon.

MK menurunkan ambang batas pencalonan dan menyelaraskannya dengan syarat dukungan calon dari jalur independen, serta membatalkan aturan yang mengatur ambang batas pencalonan hanya untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD.

Dengan perubahan ini, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD tetap dapat mengusung calon kepala daerah.