Putusan Baleg DPR Beda dengan MK, PDIP Tak Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta
Rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut
b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut
c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut
d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut
(3) Partai Politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD kabupaten/kota dapat mendaftarkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Walilota dan calon Wakil Walikota dengan ketentuan:
a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut
b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut
NEWS TERKAIT
PDIP Buka Peluang Kerja Sama dengan KIM Plus di Pilkada Jakarta
Soal Desus Jokowi Bakal Jadi Ketua Dewa Pembina Golkar, Ini Respons PDIP
Hari Ini DPR Bahas Revisi UU Pilkada, Mau Lawan Putusan MK?
Dengar Kabar DPR Revisi UU Pilkada, Ini Respons PDIP
Soal Revisi UU Pilkada, Tito Karnavian Ungkap Tak Terduga Ini
Wakil Ketua Baleg DPR: RUU Pilkada Diusulkan Sejak 23 Oktober 2023
Soal Revisi UU Pilkada di DPR, Ruang Baleg Dikawal Ketat Brimob
Interupsi PDIP Diabaikan dalam Rapat Baleg Soal Revisi UU Pilkada
Baleg DPR Sebut Revisi UU Pilkada Tak Melenceng dari Putusan MK
Mayoritas Suara di DPR Setuju Batas Usia Merujuk pada Putusan MA bukan MK
TERPOPULER
Sadis! Kedua Mata Pria Dicongkel saat Acara Vespa di Bogor
10 Cara Jaga Kesehatan Tubuh Jelang Musim Hujan
Sebelum ke Psikiater, Ini 10 Langkah Menyembuhkan Penyakit NPD
Sosok Listy Chan Seorang Gamer yang Diduga Baru Jadi Mualaf
