Revisi UU Pilkada Ciderai Penguatan Demokrasi Lokal dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 21 Agu 2024, 21:54
Adiansyah
Penulis
Tasya Paramitha
Editor
Rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
2. Meminta Pemerintah dan DPR mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.
3. Meminta KPU untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dibacakan MK pada 20 Agustus 2024.
4. Meminta Pemerintah dan DPR untuk merancang Undang-Undang dengan pertimbangan hukum yang tepat, tidak ugal-ugalan dan sesuai dengan prosedur hukum, serta melibatkan masyarakat melalui partisipasi yang bermakna (meaningful participation).
NEWS TERKAIT
Soal Revisi UU Pilkada di DPR, Ruang Baleg Dikawal Ketat Brimob
Politik 21 Agu 2024
Interupsi PDIP Diabaikan dalam Rapat Baleg Soal Revisi UU Pilkada
Politik 21 Agu 2024
Baleg DPR Sebut RUU Pilkada Tak Melenceng dari Putusan MK
Politik 21 Agu 2024
Mayoritas Suara di DPR Setuju Batas Usia Merujuk pada Putusan MA bukan MK
Politik 21 Agu 2024
Ketum Golkar Terdahulu Selalu Dekat Pemerintah, Bahlil: Kenapa Saya Disalahkan?
Politik 21 Agu 2024
Peringatan Darurat Garuda Biru Menggema di Medsos, Ternyata Panggilan Buat Ini
Nasional 21 Agu 2024
Mendagri Sebut Daftar Inventarisasi Masalah Revisi UU Pilkada Tidak Dibahas
Politik 21 Agu 2024
Gelora: Kita Nggak Minta MK Hapus Syarat 20 Persen Kursi Pencalonan Pilkada Kok!
Politik 21 Agu 2024
