RUU Pilkada Ditunda, Ini Cara DPR RI Meredakan Amarah Masyarakat
Sejumlah massa mulai memadati depan gedung DPR/MPR, Kamis (22/8/2024). ( ANTARA/Ilham Kausar)
Menurut ia, penundaan pembahasan bukanlah jawaban akhir dari polemik RUU Pilkada karena DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
"DPR bisa mengesahkan RUU kapan saja, tidak pandang pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam atau dini hari. Kita masih ingat Undang-Undang Ibu Kota Nusantara disahkan pada tengah malam," kata Khafidlul.
Oleh karena itu, ia berharap masyarakat terus memantau dan mengkritisi proses pembahasan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada agar tidak terkesan lolos secara diam-diam.
Sebelumnya, massa melakukan demonstrasi untuk menolak upaya DPR RI menggelar rapat paripurna yang akan menyetujui pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang.
Namun, rapat paripurna tersebut ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum karena hanya dihadiri 86 dari 575 orang anggota DPR RI.
NEWS TERKAIT
Wanda Hamidah Izinkan Kedua Anaknya Ikut Demo di DPR RI
Habiburokhman Temui Pendemo di Depan Gedung DPR
Pakai Masker, Tom Lembong Ikut Demo di DPR
Ikut Demo di DPR, Reza Rahadian: Saya Gak Bisa Duduk Tenang di Rumah
Wanda Hamidah Ikut Aksi di Gedung MK: Tetap Menjadi Penegak Konstitusi
Temui Pendemo, Habiburokhman Dilempari Botol Saat Sampaikan Hal Ini
Bentuk Dukungan ke MK, Aktivis dan Guru Besar Kirim Karangan Bunga
