Ntvnews.id, Jakarta - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, agar tak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya. Sebab hal itu sangat merugikan.

Siapa orang dimaksud Luhut?

Menurut Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Budiman Sudjatmiko, orang toxic yang dimaksud Luhut adalah individu tertentu, bukan partai politik.

"Yang saya bayangkan mungkin Pak Luhut berbicara orang-orang atau unsur-unsur yang tidak mendukung keberlanjutan, keberlangsungan, begitu. Saya kira dalam kerangka itu dan tidak dalam frekuensi yang sama dalam mengusung keberlanjutan sebagaimana yang telah disampaikan dalam kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran," ujar Budiman kepada wartawan, Minggu (5/5/2024).

"Yang tidak mendukung hilirisasi, digitalisasi. Tidak mendukung optimalisasi sumber daya manusia, makan siang gratis, IKN, ya mungkin orang yang tak mendukung itu. Itu kan yang menjadi tema-tema utama kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran," sambungnya.

Budiman tidak menjelaskan secara rinci individu mana yang dimaksud. Tapi menurutnya, orang itu selama ini kerap menyerang gagasan Prabowo-Gibran secara terbuka.

"Saya menganggap Pak Luhut mereka yang tidak mendukung itulah, kira-kira. Yang selama ini selalu terbuka menyerang itu. Saya kira itu," papar dia.

Budiman tak yakin orang toxic seperti dimaksud Luhut ialah partai politik, tapi lebih ke individu.

Budiman menganggap Prabowo dan Luhut memahami individu seperti apa yang dapat merusak pemerintahan ke depan. Menurutnya, individu tersebut tak serta-merta ditautkan dengan lembaga politiknya.

"Saya kira itu Pak Prabowo dan Pak Luhut yang mengetahui itu. Individu-individu itu kan juga di partai besar yang macam-macam juga cara berpikirnya. Mungkin, bisa saja, misalnya nih, contohkan NasDem. Mungkin ada orang dari NasDem yang secara individual sebenarnya mendukung program-program kita. Bisa saja seperti itu, misalnya seperti itu," papar Budiman.

"Dan Pak Prabowo, dalam bayangan saya, mencoba melihat bahwa di partai-partai itu ada juga individu-individu yang diajak ngobrol. Jadi kalau kita bicara soal keterlibatan dalam pemerintahan, itu prerogatif presiden. Jadi presiden bisa melihat, tentu saran dari Pak Luhut diperhatikan, semestinya, catatan untuk individu-individu yang tidak jadi toxic. Dan saya kira Pak Prabowo tidak akan juga membawa toxic ke dalam pemerintahannya," tandasnya.