"Kalau Pilkada pergantian sekarang akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek, kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan akan berantakan," terang Mardani.

Dia juga menyebutkan, penggantian komisioner-komisioner KPU ada prosedurnya. "Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku," tambahnya.

Kendati demikian, Mardani menanggapi positif pernyataan Mahfud soal gaya hidup mewah para komisioner KPU. Menurutnya, hal itu merupakan masukan besar bagi Komisi II DPR RI untuk meninjau kembali anggaran KPU.

"Tetapi saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menengarai itu terjadi dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran," tambahnya.

Hal itu terjadi, sebut Mardani, karena sampai saat ini DPR hanya bisa membahas anggaran di tahapan satu, tidak sampai ke tingkatan tiga. 

"Tentu ini menjadi catatan. Kami akan memanggil juga Sekjen KPU dan lain-lainnya agar betul-betul memperhatikan masalah ini. Buat saya ini tamparan bagi kita semua wabil-khusus Komisi II agar betul-betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas dalam memilih para komisioner KPU," tukas Mardani.

Sebelumnya Mahfud menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy'ari yang berujung sanksi pemecatan dari DKPP melalui akun X (Twitter) pribadinya. Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024.